 |
| Foto: Ilustrasi |
Kota Batu, pendoposatu.com- Di balik ketatnya pengamanan markas kepolisian, sebuah anomali birokrasi diduga tengah mendera Polres Batu. Di saat publik tersedot pada pusaran sanksi etik oknum penegak hukum, dinamika penataan barang bukti justru memicu tanda tanya besar menyusul indikasi perubahan identitas kendaraan mewah di lingkungan internal mapolres tersebut.
Temuan ini mengindikasikan perlunya atensi serius dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) guna menguji validitas prosedur serta memastikan tidak adanya maladministrasi dalam rantai penguasaan aset (chain of custody).
Perkara ini bermula dari penggerebekan di salah satu hotel di Kota Batu yang menyeret oknum perwira polisi berinisial IGA bersama Kepala Desa Kedungkumpul, Lamongan, berinisial AE. Kasus yang awalnya disorot sebagai pelanggaran etik personal ini kini telah berkembang menjadi persoalan serius yang melibatkan dugaan maladministrasi barang bukti.
Bukti Visual Pergantian Pelat Nomor
Bukti visual bergeolokasi dan bertanda waktu (timestamp) yang dikantongi tim jurnalis seolah membuka kotak pandora dugaan maladministrasi fatal dalam rantai penguasaan barang bukti (chain of custody) di tubuh aparat penegak hukum.
Pusat kontradiksi ini terekam telak melalui perbandingan visual di area depan Satres PPA dan PPO pada 9 November 2026. Satu unit mobil Toyota Innova Reborn berwarna hitam kedapatan berganti identitas pelat nomor secara instan, setelah sebelumnya sempat raib dari Mapolres Batu dengan alasan menjalani servis rutin kendaraan.
Keterangan Kapolres Batu
Keterangan mengenai keberadaan kendaraan tersebut sebelumnya sempat dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Batu, AKBP Panji Gedhe Prabawa, S.H., S.I.K., M.A.P., kepada awak media usai gelar press release.
Panji Gedhe Prabawa menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti terkait perkara ini, termasuk kendaraan roda empat yang dimaksud.
"Barang bukti yang sudah kita sita berupa selimut, handuk, pakaian. Mobil warna hitam L 1050 CXC, untuk mobil sudah kita lakukan penyitaan," jelas Kapolres, Kamis (12/11/2026) saat dikonfirmasi oleh awak media.
Ketika disinggung lebih jauh ihwal kendaraan yang tidak tampak di lingkungan Mapolres Batu, Kapolres menerangkan bahwa unit tersebut sedang berada di bengkel luar.
"Posisinya saat ini di bengkel dan sudah mengarah ke sini. Kemarin memang harus jatuh tempo, dia harus servis," terangnya.
Dalih Servis Berbenturan dengan Temuan Lapangan
Namun, dalih servis rutin dan perpindahan posisi kendaraan ini berbenturan telak dengan temuan visual di lapangan, di mana kedatangan mobil dengan spesifikasi serupa justru terekam berganti pelat nomor secara instan di dalam markas kepolisian.
Rekaman video di lapangan menunjukkan mobil hitam berjenis Toyota Innova Reborn yang sempat raib itu akhirnya muncul dan terparkir di depan ruang Satres PPA dan PPO Mapolres Batu.
Kendaraan tersebut kedapatan menggunakan pelat nomor L 1121 CXA pada pukul 18.38 WIB, hal itu berbeda dari nomor yang sebelumnya disebutkan dalam keterangan resmi Kapolres Batu.
Ketika awak media mengonfirmasi perbedaan identitas pelat nomor tersebut, pihak kepolisian mengarahkan agar klarifikasi diajukan langsung kepada Kasatres PPA dan PPO, AKP Tri Nawang Sari.
Namun, setelah awak media bergeser dan menunggu di lokasi yang ditentukan, penjelasan resmi yang dinanti tak kunjung diberikan. Kecurigaan makin memuncak saat awak media kembali memantau fisik kendaraan di titik yang sama.
Hanya dalam selang waktu beberapa menit, pelat nomor mobil yang tadinya terpasang L 1121 CXA telah berubah kembali menjadi L 1050 CXC pada pukul 19.03 WIB.
Chain of Custody dan Kredibilitas Kepolisian
Fenomena perubahan identitas di dalam markas kepolisian ini jelas mencederai prinsip chain of custody barang bukti yang seharusnya dijaga ketat.
Temuan fakta lapangan ini sekaligus melempar ujian telak bagi kredibilitas dan profesionalisme kepolisian. Mengingat kewenangan legalitas dan akses data kendaraan berada sepenuhnya di tangan aparat, publik tentu menuntut pihak kepolisian untuk membuktikan keabsahan pelat nomor L 1121 CXA maupun L 1050 CXC.
Tanpa transparansi pembuktian dari penyidik, kendaraan barang bukti yang dikuasai berisiko memunculkan persepsi publik bahwa unit tersebut beroperasi dengan identitas fiktif.
Perbedaan Warna dan Bahan Bakar
Di sisi lain, Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda Rohman, sempat menunjukkan surat keterangan dari Kasubdit Polda Jawa Timur kepada awak media. Berdasarkan surat itu, mobil Toyota Innova Reborn tercatat berwarna Dark Grey Mica dengan bahan bakar solar.
Ironisnya, wujud fisik kendaraan di Mapolres Batu justru menunjukkan warna Black Glossy Mica berbahan bakar bensin.
Perbedaan kontras ini memicu desakan kepada institusi Polri yang lebih tinggi, yakni Polda Jatim, untuk menjaga marwah institusinya. Apakah objek yang disita beralih unit, atau justru ada rekayasa dokumen sejak awal penyidikan?
Desakan Investigasi Independen
Di tengah karut-marut tersebut, penelusuran lapangan mengarah pada latar belakang penguasaan aset yang melibatkan Kades AE serta hubungan personal dengan perwira polisi.
Kendati status keterkaitannya dalam jaringan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, fakta bahwa seorang kepala desa menguasai kendaraan dengan dugaan pelat nomor fiktif bersama aparat penegak hukum, bisa menjadi sinyal bahaya yang nyata.
Pertanyaan besarnya kini diarahkan langsung ke meja petinggi kepolisian: Apakah karut-marut ini dibiarkan sebagai pelanggaran etik biasa, ataukah sekelas Mabes Polri dan Polda Jatim berani membuka lidik untuk membongkar kemungkinan adanya jaringan gelap lintas wilayah?
Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik wajib menjaga keutuhan dan keamanan barang sitaan secara transparan.
Tertutupnya akses informasi dan misteri nota servis di markas kepolisian kini menjadi ujian telak institusi Polri.
Publik kini menanti ketegasan Divisi Propam Mabes Polri, Bidang Propam Polda Jawa Timur, hingga Irwasum untuk segera menerjunkan tim investigasi yang independen.
Langkah ini mendesak guna mengaudit total keberadaan serta keabsahan legalitas kendaraan tersebut, sekaligus menjaga marwah institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono. (Agus Setyono)
