 |
| Foto: Indikasi BB Sulapan Dua tangkapan layar bergeolokasi dan bertanda waktu (timestamp) menunjukkan unit mobil hitam yang sama saat terparkir di Polres Batu yang berganti pelat nomor dari L 1121 CXA (pukul 18.38 WIB) menjadi L 1050 CXC (pukul 19.03 WIB), memperkuat dugaan adanya maladministrasi dalam penanganan perkara (Agus Setyono pendoposatu.com) |
KOTA BATU, pendoposatu.com - Penggerebekan skandal moral di sebuah kamar hotel di Kota Batu pada, Jumat (7/11/2026) lalu sempat menyedot perhatian publik. Peristiwa itu melibatkan oknum anggota Polrestabes Surabaya berinisial IGA (47) dan Kepala Desa Kedungkumpul, Lamongan, berinisial AE (38). Kasus ini awalnya dilihat masyarakat sekadar sebagai masalah moralitas pribadi.
Namun, di balik kehebohan skandal tersebut, penelusuran mendalam yang dilakukan tim jurnalis menemukan persoalan lain yang jauh lebih substansial. Kasus ini telah merembes pada dugaan anomali administratif dan manipulasi dalam pengelolaan barang bukti di lingkungan Polres Batu.
Alih-alih sekadar membahas masalah moral, peristiwa ini kini menjadi ujian nyata bagi transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Berdasarkan penelusuran di lapangan yang diperkuat dokumentasi visual serta pengecekan sistem resmi, tim mendapati sejumlah kejanggalan pada kendaraan yang dijadikan barang bukti.
Mobil Innova Reborn Jadi Pusat Kejanggalan
Pusat kejanggalan ini bermula dari satu unit mobil Toyota Innova Reborn berpelat nomor L 1050 CXC, yang disita dari lokasi penggerebekan di sebuah hotel di Kota Batu.
Ketika dikonfirmasi mengenai status kendaraan tersebut, Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda Rohman, menjelaskan bahwa mobil itu masih baru dan surat-surat resminya belum keluar. Ia kemudian menunjukkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kasubdit Polda Jawa Timur.
Perbedaan Warna dan Bahan Bakar
Kendati demikian, temuan fisik di lapangan justru memperlihatkan perbedaan yang sangat tajam. Berdasarkan surat keterangan dari kepolisian, mobil Innova Reborn tersebut tercatat berwarna Dark Grey Mica dengan bahan bakar solar. Sebaliknya, mobil yang diamankan di Polres Batu berwujud warna Black Glossy Mica dan menggunakan bahan bakar bensin.
Pelat Nomor Berganti dan Tak Terdaftar di Samsat
Kejanggalan tidak berhenti pada warna dan bahan bakar. Saat dicek melalui aplikasi resmi Samsat, data nomor polisi kendaraan tersebut tidak ditemukan. Fakta perpindahan pelat nomor ini juga terekam jelas dalam video bergeolokasi dan bertanda waktu (timestamp) milik tim jurnalis.
Dalam rekaman tersebut, mobil yang semula menggunakan pelat nomor L 1050 CXC sempat berganti menjadi L 1121 CXA. Pelat nomor itu kemudian dipasang kembali ke nomor semula ketika mulai dipertanyakan oleh awak media pada Minggu (9/11/2026) petang.
Karena kedua nomor pelat tersebut disinyalir tidak terdaftar di sistem Samsat, temuan ini memunculkan tanda tanya besar mengenai keabsahan identitas kendaraan riil yang kini dikuasai oleh penyidik Unit PPA dan PPO Polres Batu.
Penanganan Barang Bukti dan Keterbatasan Akses Informasi
Untuk menguji keabsahan penanganan barang bukti ini, tim merujuk pada Pasal 44 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mewajibkan penyidik menjaga keutuhan serta keamanan barang sitaan. Namun, upaya tersebut menemui kendala di tingkat birokrasi kepolisian.
Saat dikonfirmasi mengenai pihak yang memberikan perintah pengeluaran kendaraan dari tempat penyimpanan serta kejelasan izin pinjam-pakai, pihak Polres Batu enggan memberikan penjelasan lebih rinci.
Di tengah keterbatasan akses informasi tersebut, Kasi Humas sempat menunjukkan catatan atau nota servis kendaraan tertanggal 8 November 2026. Namun, pihak kepolisian belum mengizinkan awak media untuk mendokumentasikan catatan tersebut guna menjaga kerahasiaan materi penyelidikan yang sedang berjalan.
Keberadaan nota servis tersebut kini menjadi titik krusial bagi publik untuk melihat sejauh mana transparansi dan kepatuhan prosedur administratif dalam pengelolaan barang bukti di tingkat penyidikan.
Proses Pidana dan Kode Etik Oknum Polisi
Di sisi lain, penanganan perkara hukum terhadap oknum polisi yang terlibat mulai menemui titik terang. Saat dikonfirmasi, Kapolrestabes Surabaya Kombes. Pol. Dr. Luthfie Sulistiawan, S.I.K., M.H., M.Si. menegaskan melalui pesan singkat.
"Betul, yang bersangkutan diproses pidana di Polres Batu, dan proses kode etik dilakukan oleh Sie Propam Polrestabes Surabaya." tegasnya.
Pemisahan penanganan perkara di mana proses pidana ditangani oleh Polres Batu dan penegakan etik diproses oleh Polrestabes Surabaya menuntut sinergi dan akuntabilitas yang tinggi dari kedua institusi.
Pentingnya Keterbukaan dan Hak Jawab
Di sinilah arti penting keterbukaan informasi dan peran pengawasan publik. Keterlibatan masyarakat serta media diperlukan untuk memastikan seluruh rangkaian proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan.
Sebagai wujud komitmen pada prinsip jurnalisme berimbang, tim jurnalis membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Kapolres Batu beserta jajaran. Klarifikasi yang transparan sangat diharapkan untuk meluruskan informasi di ruang publik sekaligus merawat marwah serta memperkuat profesionalitas dan kredibilitas institusi kepolisian. (Agus Setyono)
